PPN Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025! Presiden Prabowo Jelaskan Kebijakan Secara Terbuka

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Penjelasan ini disampaikan melalui press statement akhir tahun yang diunggah di kanal YouTube Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2024.

Kenaikan PPN kali ini merupakan bagian dari kebijakan bertahap yang telah dimulai sejak 1 April 2022, ketika tarif naik dari 10% menjadi 11%. Presiden menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.

"Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi," jelas Presiden Prabowo dalam pernyataannya.

Hanya untuk Barang Mewah

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% hanya akan berlaku untuk barang dan jasa yang dikategorikan mewah.

Beberapa contoh yang disebutkan adalah pesawat jet pribadi, kapal pesiar, rumah yang sangat mewah yang nilai jualnya di atas Rp30 miliar, balon udara, senjata api (kecuali untuk keperluan negara), dan kendaraan bermotor yang terkena PPN BM.

"Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Yakni, tetap sebesar yang berlaku sekarang," tegasnya.

Lebih lanjut, barang dan jasa kebutuhan pokok yang selama ini dikenakan tarif PPN 0% akan tetap diberikan fasilitas tersebut. Komoditas seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, dan air minum termasuk dalam kategori ini, begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, dan angkutan umum.

Optimisme Menyambut 2025

Presiden mengakhiri pernyataannya dengan pesan optimisme kepada seluruh rakyat Indonesia. "Kita hadapi tahun baru dengan gembira, optimis, percaya diri bahwa Indonesia akan bangkit," katanya, memberikan semangat untuk menyongsong tahun 2025.

Kenaikan PPN ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi tanpa membebani masyarakat yang tergantung pada kebutuhan pokok. Pemerintah juga terus mengupayakan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan adil dan transparan.